Padang – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), M. Iqra Chissa Putra meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Pauh, Padang, Rabu (10/9).
Iqra mengatakan peninjauan tersebut merupakan salah satu tugasnya sebagai wakil rakyat yakni fungsi pengawasan. Peninjauan ini penting dilakukan untuk memastikan pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan, spek dan regulasi.
“Salah satunya untuk memastikan jangan sampai jalan atau jembatan yang dibangun itu tidak sesuai dengan seharusnya. Misalnya seharusnya speknya bisa dipakai dalam kondisi bagus selama 10 tahun, tapi ternyata tiga tahun saja sudah rusak,” papar Iqra.
Iqra menjelaskan, ada tiga lokasi yang ia tinjau pada hari itu. Dua diantaranya merupakan peninjauan pembangunan infrastruktur yang saat ini masih dalam proses pembangunan dengan menggunakan dana APBD Provinsi Sumbar Tahun 2025, yakni pembangunan Lambung Bukik, Baru Busuk dan Palimo Indah, kecamatan Pauh.
“Dua pembangunan ini merupakan usulan saya ke pemprov Sumbar berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan pada saya,” katanya lagi.
Saat peninjauan tersebut Iqra memberikan pemberitahuan pada pihak pelaksana yakni Dinas PU, konsultan pengawasan dan kontraktor untuk memastikan pembangunan benar-benar sesuai dengan ketentuan.
Hal ini mengingat dua pembangunan ini berada di daerah kategori sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satunya pembangunan jalan di kawasan Lambung Bukik. Masyarakat di sana sangat butuh pembangunan jalan tersebut.
Kemudian untuk lokasi ketiga, Iqra memaparkan ada pembangunan di Kecamatan Pauh yang diusulkan tokoh masyarakat dan juga Pemko Padang. Ini berupa pembangunan jembatan Kalawi Limau manis.
“Saya sudah menerima proposal dari masyarakat untuk permintaan pembangunan ini. Dana yang dibutuhkan besar, yakni sekitar Rp15 miliar. Jadi saya akan coba minta pertolongan dari Anggota DPR RI asal Sumbar, Zigo Rolanda agar pembangunan ini bisa dilaksanakan,” paparnya.
Ia berharap dengan bantuan Anggota DPR RI, Zigo Rolanda, pembangunan jembatan ini bisa dibiayai pemerintah pusat. Hal ini mengingat keterbatasan fiskal pemerintah provinsi. Belum lagi dikarenakan pemerintah pusat tidak lagi memberikan dana dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk kota ataupun provinsi. Keadaan ini membuat kita perlu memanfaat jaringan yang ada.
“Pak Zigo Rolanda berada di komisi V DPR RI yang salah satunya membidangi sektor infrastruktur Kementerian PU. Inilah yang kita minta bantuannya. Dan kota Padang memang salah satu dapilnya,” tutur Iqra. Ia berharap pembangunan ini bisa direalisasikan pada 2026 atau 2027.
